Didemo Driver Wisata Internasional, Gubernur Wayan Koster Terima Audiensi FPDPB Komitmen 6 Keinginan

DENPASAR – Ratusan driver Wisata Internasional yang tergabung Untuk Forum Perjuangan Driver Wisata Internasional Bali (FPDPB) mendatangi Kantor Gubernur Bali, Kamis (12/3/2026) pagi, Untuk menuntut kejelasan Yang Terkait Bersama belum keluarnya nomor registrasi (noreg) Peraturan Lokasi tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Wisata Internasional Berbasis Inisiatif (ASKP) Untuk Kementerian Untuk Negeri Republik Indonesia.

Di 100 anggota forum tersebut Sebelumnya Itu berkumpul Ke Lapangan Puputan Margarana kawasan Niti Mandala Renon Di pukul 08.00 Wita, Sebelumnya berjalan kaki Ke Kantor Gubernur Bali dan tiba Di pukul 09.10 Wita.

Setibanya Ke lokasi, rombongan sempat bernegosiasi Bersama aparat kepolisian Sebab kegiatan tersebut belum disampaikan pemberitahuan Sebelumnya Itu kepada Polsek Denpasar Timur. Sesudah Di 20 menit berkomunikasi, perwakilan FPDPB akhirnya diperbolehkan masuk Untuk menyerahkan surat dan menyampaikan aspirasi.

Ketua FPDPB, I Made Darmayasa, menjelaskan kedatangan mereka bertujuan meminta kepastian jadwal audiensi Bersama Gubernur Bali. Pasalnya, forum tersebut telah dua kali mengirimkan surat permohonan audiensi Akan Tetapi belum memperoleh jadwal pertemuan.

“Ini surat yang ketiga. Surat pertama kami antar tanggal 26 Januari, hanya berdua. Tidak ada kepastian sampai Februari. Lalu tanggal 20 Februari kami datang lagi Di 30 orang membawa surat kedua, tetapi juga belum dijadwalkan,” ujarnya.

Menurut Darmayasa, ketidakpastian tersebut membuat para driver Wisata Internasional Lebihterus resah Sebab Perda ASKP yang telah disahkan DPRD Bali Sebelum 28 Oktober 2025 belum dapat diterapkan Ke lapangan tanpa nomor registrasi Untuk pemerintah pusat.

Ia menambahkan, awalnya hanya beberapa perwakilan yang berniat mengantar surat, Akan Tetapi banyak anggota forum datang secara spontan Sesudah informasi tersebar Ke kalangan driver.

“Kami hanya ingin kepastian kapan bisa diterima audiensi. Sebab situasi transportasi Wisata Internasional Ke Bali Lebihterus semrawut. Kami berharap perda ini bisa menjadi solusi,” katanya.

Kapolsek Denpasar Timur, Kompol I Ketut Tomiyasa, Untuk kesempatan itu mengimbau agar penyampaian aspirasi tetap mengikuti mekanisme serta menjaga situasi tetap kondusif.

Sesudah Protes tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya Merasakan audiensi perwakilan FPDPB Ke Kantor Gubernur Bali. Untuk pertemuan itu, para driver kembali menyampaikan aspirasi Yang Terkait Bersama lambatnya proses penerbitan nomor registrasi perda tersebut Bersama Kemendagri.

Koster mengakui FPDPB Sebelumnya Itu telah dua kali mengajukan permohonan audiensi. Akan Tetapi ia menjelaskan pemerintah Lokasi Di ini Memperoleh agenda yang cukup padat, termasuk penanganan persoalan sampah serta konsolidasi Inisiatif pembangunan Lokasi tahun 2026.

Menurut Koster, keterlambatan keluarnya nomor registrasi bukan Sebab pemerintah Lokasi tidak memperjuangkan perda tersebut. Regulasi itu, kata dia, masih Untuk proses fasilitasi dan evaluasi Bersama Kemendagri.

“Perda ini Mutakhir bisa berlaku Sesudah Menyambut registrasi Untuk pemerintah pusat. Pembahasannya cukup panjang Sebab ada beberapa hal yang Disorot sensitif,” jelasnya.

Salah satu Permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah pusat, lanjut Koster, berkaitan Bersama potensi anggapan diskriminasi Untuk sejumlah Syarat perda, seperti aturan mengenai penggunaan KTP Bali dan kendaraan berpelat DK.

Meski demikian, Koster menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan perda tersebut agar dapat segera diberlakukan Untuk melindungi pelaku usaha transportasi lokal Ke Bali.

“Saya tidak mundur. Enam Nilai yang diperjuangkan tetap saya pertahankan sebagai bentuk komitmen memperkuat pelaku usaha lokal, termasuk driver Wisata Internasional,” tegasnya.

Ia juga meminta para driver bersabar dan memberi waktu Untuk pemerintah Lokasi Untuk terus berdialog Bersama pemerintah pusat agar proses harmonisasi aturan dapat segera diselesaikan.

Ke Di Yang Sama, FPDPB berharap pemerintah dapat Memberi kepastian Yang Terkait Bersama regulasi tersebut Sebab dinilai penting Untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil serta Meningkatkan Mutu layanan transportasi Wisata Internasional Ke Bali. (jay/jon)