DENPASAR – Komisi II DPRD Provinsi Bali, Merasakan audiensi ASITA Bali Senin (20/4/2026) Hingga Ruang Bapemperda Lantai II, Gedung DPRD Bali, forum agen perjalanan wisata itu diterima Ketua komisi II Ajus Praktisi Linggih.
Untuk kesempatan itu, Ajus Linggih menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola Wisata Internasional Bali agar lebih tertib, adaptif, dan berkelanjutan.
Menurutnya Wisata Internasional Bali tidak cukup hanya diukur Didalam jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel, tetapi juga Didalam Standar pengelolaan destinasi secara menyeluruh.
“Wisata Internasional Bali butuh tata kelola yang Lebihterus adaptif, tertib, dan responsif Pada perubahan zaman. Jangan sampai Keputusan hanya berhenti Hingga atas Alattulis,” ujarnya.
Untuk pertemuan tersebut, Ketua ASITA Bali, I Putu Winastra, menyoroti berbagai persoalan Hingga lapangan yang dinilai masih menjadi pekerjaan Tempattinggal, Walaupun regulasi dasar sudah tersedia, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Kebiasaan Dunia Bali dan Pergub Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Wisata Internasional Bali.
“Hingga atas Alattulis arah Keputusan sudah jelas, tantangannya ada Ke implementasi Hingga lapangan,” kata Winastra.
Ia mengungkapkan masih ditemui berbagai persoalan seperti usaha wisata tanpa standar, praktik ilegal, hingga tarik-Menarik Perhatian kewenangan antarinstansi. Di Itu, hal-hal mendasar seperti parkir, tarif transportasi, dan kenyamanan layanan masih kerap menjadi keluhan wisatawan.
“Hal kecil bisa Didalam Sebab Itu kesan besar Untuk wisatawan. Kalau layanan dasar belum rapi, citra Bali ikut terdampak,” ujarnya.
ASITA juga Mendorong adanya perlindungan usaha lokal agar pelaku Wisata Internasional Bali Memiliki ruang berkembang Hingga Di persaingan Dunia.
Menyambut Baik hal tersebut, Ajis Linggih Berkata dukungannya Pada penguatan pelaku usaha lokal, Pada tetap berada Untuk koridor persaingan sehat dan aturan nasional.
“Usaha Mikro Kecil Wisata Internasional, travel agent lokal, transportasi resmi, hingga pramuwisata harus diberi ruang. Mereka Dibagian penting Didalam ekosistem ekonomi Bali,” tegasnya.
Di Itu, ia menyoroti pentingnya penataan transportasi, khususnya Hingga kawasan wisata dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Menurutnya, Fleksi Bilitas, kepastian tarif, dan rasa aman menjadi faktor utama yang menentukan kenyamanan wisatawan.
“Wisatawan datang mencari Pengalaman Hidup. Kalau transportasi tertata, pelayanan jelas, dan Perlindungan terjaga, mereka Akansegera pulang Didalam kesan baik,” katanya.
Ajis Linggih juga menekankan pentingnya peningkatan Standar sumber daya manusia, termasuk percepatan regenerasi pramuwisata dan penguasaan bahasa Foreign Untuk menjawab kebutuhan pasar Dunia.
“SDM harus diperkuat, baik Didalam sisi kompetensi maupun adaptasi digital, agar Komunitas lokal tetap Didalam Sebab Itu pelaku utama,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD Bali Akansegera terus membuka ruang dialog Didalam asosiasi dan pelaku usaha guna memastikan Keputusan yang dihasilkan benar-benar menjawab Kepuasan Hingga lapangan.
“Wisata Internasional Bali Akansegera kuat jika dibangun Didalam tata kelola yang baik, Kebiasaan Dunia yang terjaga, dan manfaat ekonomi yang dirasakan luas Didalam Komunitas,” tandasnya. (jay/jon)
Artikel ini disadur –>Wartabalionline.com Indonesia: Komisi II DPRD Bali Terima Audiensi ASITA Bali
