Triwulan I Bali Himpun Rp 71,4 Miliar Di PWA, Efektivitas dan Transparansi Pengelolaan Karena Itu Sorotan

DENPASAR – Realisasi Pungutan Wisatawan Foreign (PWA) Ke Bali Di triwulan I tahun 2026 tercatat mencapai Rp71,449 miliar.

Di total wisatawan yang datang, Pada Januari-Maret yang menembus 1,645 juta orang, rata-rata hanya Di 32 persen yang tercatat membayar pungutan tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali, I Gede Harja Astawa, menilai angka kepatuhan tersebut belum ideal jika dibandingkan Bersama potensi riil yang ada.

Politisi asal Buleleng itu melihat, kendala utama berada Di mekanisme teknis pemungutan serta keterlibatan pihak-pihak Ke pintu masuk utama wisatawan, khususnya Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan instansi keimigrasian.

“Skema yang berjalan Pada ini masih sangat bergantung Di wisatawan yang melakukan penerbangan langsung Di negaranya Ke Bali. Sambil wisatawan lain yang masuk Lewat jalur tidak langsung belum terjangkau, ” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Selain faktor teknis, ia juga menyebut adanya potensi kebocoran Di proses pemungutan yang perlu menjadi perhatian pemerintah Daerah.

Sebab itu, DPRD Mendorong Pemprov Bali melakukan langkah komunikasi Bersama pemerintah pusat Untuk memperkuat regulasi dan memperjelas peran instansi Yang Berhubungan Bersama.

“Untuk itu kita dorong kepada Bapak Gubernur Untuk me-lobby Pusat, agar dibuatkan sejenis Syarat atau regulasi lah yang bisa Menyediakan peran serta pihak Perpindahan Penduduk ataupun Angkasa Pura, maupun Menyediakan kompensasi atas kinerja yang mereka lakukan. Nah Di pihak Perpindahan Penduduk kalau sudah ada aturan jelas, Bisa Jadi juga Akansegera berperan aktif kan,” ungkap Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Buleleng ini.

Yang Berhubungan Bersama usulan me-lobby Ke Pusat tersebut, Harja menyebut telah Memperoleh kabar kalau Pemprov Bali telah menjalin nota kesepahaman (MoU) Bersama pihak Perpindahan Penduduk.

Menurutnya, hal tersebut merupakan terobosan yang perlu diapresiasi. Dia berharap Pemprov Bali dapat segera menjelaskan isi kesepakatan tersebut Di forum resmi DPRD, terutama Yang Berhubungan Bersama implementasinya Ke lapangan.

Selain soal kepatuhan, Politisi asal Banjar Dinas Pegayaman, Temukus, Banjar, Buleleng ini juga menyoroti aspek transparansi penggunaan dana PWA yang telah diatur Di Perda Nomor 2 Tahun 2025.

Di aturan, PWA diperuntukkan Untuk Kekayaan Budaya Dunia, desa adat, serta lingkungan hidup. Tetapi, yang masih menjadi pertanyaan adalah kejelasan porsi penggunaan dana Sesudah masuk Ke Di APBD.

“PWA itu kan masuk Ke rekening Provinsi dulu Mutakhir masuk Ke APBD. Di APBD Mutakhir diturunkan lagi. Sesudah PWA ini masuk bergabung Bersama APBD, kan menjadi kabur nih berapa sih PWA yang didapatkan, atau berapa yang bisa digunakan sesuai Bersama Syarat yang diatur Di perda?” sebutnya.

Harja menegaskan perlunya transparansi dan keterlibatan penuh DPRD Di memastikan postur Dana PWA benar-benar sesuai Bersama tujuan awal Aturan.

Senada Bersama itu, Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih turut menyoroti pentingnya transparansi Di pengelolaan PWA.

Ia menilai, rendahnya keterlibatan dan partisipasi publik Di sistem tersebut tidak terlepas Di belum optimalnya keterbukaan informasi Yang Berhubungan Bersama pemanfaatan dana PWA.

Menurutnya, Pada manfaat Di PWA tidak dirasakan secara nyata Dari Kelompok maupun wisatawan, maka capaian pendapatan Di pungutan tersebut Akansegera cenderung stagnan Ke kisaran yang sama.

“Tanpa transparansi dan benefit atau pelayanan yang terasa, angka PWA kita Akansegera tetap berada Ke kisaran itu saja,” ujar Ajus Linggih, panggilan akrabnya itu.

Politisi muda Partai Golkar ini menegaskan perlunya Pembaharuan Di bentuk sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses publik.

Ia Mendorong agar pemerintah menyediakan portal resmi yang dapat menjelaskan secara rinci alokasi dan penggunaan dana PWA, Agar publik dapat mengetahui arah pemanfaatannya secara jelas.

“Saya berharap adanya portal resmi yang transparan, kemana saja uang PWA itu dipakai agar partisipasi publik bisa Meresahkan,” kata Ketua Umum BPD HIPMI Bali ini. (jay/jon)