DENPASAR – Ketimpangan jumlah vila yang dipasarkan Lewat Jalur Digital Bersama properti yang tercatat Di sistem perizinan menjadi salah satu persoalan serius Di industri Wisata Internasional Bali. Bersama Disekitar 37 ribu vila yang terlisting Ke berbagai Jalur Digital, Mutakhir Disekitar 17 ribu properti yang tercatat Di sistem Online Single Submission (OSS).
Kemakmuran tersebut mengindikasikan masih besarnya kesenjangan Antara Kegiatan pemasaran akomodasi wisata Bersama kepatuhan Pada Syarat perizinan usaha.
Ketua Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA), I Kadek Adnyana, mengatakan persoalan vila ilegal, ketidakjelasan perizinan, hingga pemasaran properti yang belum memenuhi Syarat harus segera ditata. Jika dibiarkan, Kemakmuran ini Berpotensi Sebagai mengganggu persaingan usaha sekaligus merusak Standar Wisata Internasional Bali.
Hal itu disampaikan Adnyana Di kegiatan BVRMA Monthly Meeting Ke Kantor Dinas Wisata Internasional Provinsi Bali, Kamis (19/11/2026). Materi atau topik yang dibahas diantaranya penyusunan probis dan mobis industri villa bekerjasama Bersama kementrian Wisata Internasional RI, promosi sales mission Ke berbagai Negeri, informasi kegiatan dan permasalahan Tourism d Bali.
Menurutnya, BVRMA merupakan wadah yang menghimpun pelaku usaha penyewaan dan pengelolaan vila Ke Bali. Anggotanya terdiri atas perusahaan villa rental yang memasarkan properti milik pihak lain, baik secara langsung maupun Lewat Jalur Digital, serta perusahaan villa management yang menangani operasional properti Di jumlah beragam, mulai Bersama lima hingga ratusan vila.
Adnyana menegaskan, salah satu perhatian utama asosiasi Di ini adalah keberadaan usaha akomodasi ilegal, termasuk praktik usaha yang dijalankan warga Negeri Asing (WNA) tanpa memenuhi Syarat perizinan.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut legalitas usaha, tetapi juga menciptakan ketimpangan persaingan. Pelaku usaha yang taat aturan harus menanggung kewajiban Pph, memenuhi standar usaha, serta mengikuti berbagai Syarat operasional. Sebagai Gantinya, usaha ilegal dapat menawarkan harga lebih murah Lantaran tidak menanggung kewajiban yang sama.
“Yang legal dan sudah memenuhi Syarat justru ikut terkena dampaknya. Mereka yang ilegal bisa memasarkan Bersama harga lebih murah Lantaran tidak mengikuti prosedur dan standar usaha. Ini menciptakan persaingan yang tidak sehat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah properti ilegal yang diduga disalahgunakan Sebagai Kegiatan negatif, mulai Bersama praktik prostitusi, penampungan pelaku Mengelabui Orang Lain daring atau scammer, hingga Resep-Obatan Terlarang.
Lantaran itu, penataan tidak cukup hanya menyasar pemilik properti, tetapi juga Jalur Digital yang menjadi saluran pemasaran vila. BVRMA Merangsang agar Jalur Digital menerapkan kepatuhan perizinan sebagai persyaratan Sebelumnya suatu properti dapat dipasarkan.
Menurut Adnyana, langkah penertiban Lewat penghapusan Sambil Itu atau delisting Pada properti yang tidak memenuhi Syarat sudah mulai dilakukan Lewat koordinasi pemerintah dan asosiasi.
“Sudah beberapa kali dilakukan delisting Pada properti yang tidak memenuhi Syarat. Ini langkah penting agar seluruh pelaku usaha Memiliki tanggung jawab yang sama Di menjalankan Usaha Wisata Internasional,” katanya.
Ia menyebutkan, perhatian Pada persoalan tersebut juga telah disampaikan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali. Pesan utamanya adalah pelaku usaha harus melengkapi perizinan Sebelumnya memasarkan properti Lewat Jalur Digital.
Adnyana mengungkapkan, penataan regulasi tersebut diharapkan Lebih konkret Lewat tahapan Aturan pemerintah. Ia menyebut 1 Juni 2027 sebagai salah satu momentum penting yang berkaitan Bersama agenda penertiban perizinan Dari Kementerian Penanaman Modal Di Negeri.
Ke sisi lain, BVRMA mencatat adanya peningkatan permohonan perizinan Setelahnya pemerintah melakukan penertiban. Kemakmuran ini dinilai sebagai perkembangan positif Untuk pembenahan ekosistem Wisata Internasional Bali.
Selain persoalan vila ilegal, BVRMA juga menyoroti kepastian regulasi Yang Berhubungan Bersama Penanaman Modal Di Negeri dan kepemilikan usaha Dari warga Negeri Asing.
Adnyana menjelaskan, klasifikasi bidang usaha Lewat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi salah satu instrumen Sebagai membedakan kegiatan usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Di Negeri (PMDN).
Menurut perkiraannya, terdapat Disekitar 40 persen properti yang diamati Memiliki keterkaitan Bersama kepemilikan atau Penanaman Modal Di Negeri Asing. Tetapi, ia menegaskan angka tersebut merupakan pengamatan Sambil Itu asosiasi, bukan hasil kajian khusus.
Ia berharap pemerintah juga Memberi kejelasan Pada nasib pelaku Penanaman Modal Di Negeri Asing yang telah lebih dahulu menanamkan modal Ke Bali, terutama mereka yang kini Berusaha Mengatasi ketidakpastian akibat perubahan atau keterbatasan pengaturan bidang usaha.
Adnyana mengingatkan, sebagian investor telah menanamkan modal ketika Bali membuka Potensi Penanaman Modal Di Negeri, termasuk Ke masa Penyebara Nmassal Covid-19. Lantaran itu, penataan regulasi diharapkan tetap Mengkaji kepastian hukum dan keberlangsungan Penanaman Modal Di Negeri yang sudah berjalan.
“Kita berharap pemerintah juga Memberi ruang dan kepastian Untuk mereka. Sebab, sebagian sudah berinvestasi dan ikut Memberi kontribusi Pada perekonomian serta devisa. Jangan sampai penataan regulasi justru membuat pelaku usaha yang sudah berinvestasi kehilangan kepastian,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan pembenahan Wisata Internasional Bali membutuhkan kerja sama tiga unsur utama, yakni pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha.
Asosiasi, kata dia, siap Memberi informasi mengenai Kemakmuran riil Ke lapangan sekaligus menjadi mitra pemerintah Di Merangsang penegakan aturan. Sambil Itu pemerintah diharapkan Menampilkan regulasi yang jelas, Memberi perlindungan, serta memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kewajiban secara setara.
“Kita harus bergandengan tangan. Pemerintah, asosiasi, dan pelaku Usaha harus bekerja bersama memperbaiki ekosistem Wisata Internasional Bali agar lebih berkelanjutan dan berkualitas. Kalau persoalan ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga keberlangsungan Wisata Internasional Bali,” tegas Adnyana. (*)
Artikel ini disadur –>Wartabalionline.com Indonesia: Soroti 37 Ribu Villa Ke Jalur Digital, Hanya 17 Ribu Terdaftar Ke OSS











